Setiap pegawai baru yang dilantik atau diputuskan sebagai Pegawai Negeri Sipil / PNS baik di pemerintah pusat maupun daerah akan diberikan Nomor Induk Pegawai atau NIP yang berjumlah 18 dijit angka, golongan dan pangkat sesuai dengan tingkat pendidikan yang diakui sebagai mana berikut di bawah ini :

Pegawai baru lulusan SD atau sederajat = I/a
Pegawai baru lulusan SMP atau sederajat = I/c
Pegawai baru lulusan SMA / D1 atau sederajat = II/a
Pegawai baru lulusan D2 atau sederajat = II/b
Pegawai baru lulusan D3 atau sederajat = II/c
Pegawai baru lulusan S1/D4 atau sederajat = III/a
Pegawai baru lulusan S2 sederajad/S1 Kedokteran/S1 Apoteker = III/b
Pegawai baru lulusan S3 atau sederajat = III/c

A. Dasar Hukum

1. PP No. 98 Tahun 2000 jo. PP No. 11 Tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
2. Keputusan Ka. BKN No. 11 Tahun 2002 tentang Juklak PP No. 98 Tahun 2000 jo. PP No. 11 Tahun 2002.

B. Persyaratan

1. Lengkap Data Personal dalam SIM ASN;
2. Foto Copy SK CPNS (80%);
3. Foto Copy Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL);

.
isi layanan mutasi.
isi layanan mutasi luar daerah.
Pangkat adalah Kedudukan yang menunjukan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.

Kenaikan pangkat merupakan penghargaan yang diberikan pemerintah atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap negara, di samping juga sebagai dorongan atau motivasi kepada PNS untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdian.

Dengan kata lain, kenaikan pangkat yang diberikan pemerintah kepada PNS bukanlah sebuah hak, tetapi itu sebagai penghargaan yang diberikan pemerintah kepada PNS atas prestasi kerja yang telah dilakukan. Agar kenaikan pangkat dapat dirasakan sebagai penghargaan, maka kenaikan pangkat harus diberikan tepat pada waktunya dan tepat kepada orangnya.

Susunan Pangkat dan Golongan Ruang Pegawai Negeri Sipil Susunan pangkat serta golongan ruang Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut :

PANGKAT
GOLONGAN RUANG
Juru Muda
I a
Juru Muda Tingkat I
I b
Juru
I c
Juru Tingkat I
I d
Pengatur Muda
II a
Pengatur Muda Tingkat I
II b
Pengatur
II c
Pengatur Tingkat I
II d
Penata Muda
III a
Penata Muda Tingkat I
III b
Penata
III c
Penata Tingkat I
III d
Pembina
IV a
Pembina Tingkat I
IV b
Pembina Utama Muda
IV c
Pembina Utama Madya
IV d
Pembina Utama
IV e

Periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil ditetapkan tanggal 1 April dan 1 Oktober setiap tahun, kecuali kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan pangkat pengabdian.

Masa kerja untuk kenaikan pangkat pertama Pegawai Negeri Sipil dihitung sejak pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil. Kenaikan pangkat dilaksanakan berdasarkan sistem kenaikan pangkat reguler dan sistem kenaikan pangkat pilihan.

Jenis-jenis Kenaikan Pangkat PNS sendiri terdiri dari Kenaikan Pangkat Reguler, Kenaikan Pangkat Pilihan, Kenaikan Pangkat Anumerta dan Kenaikan Pangkat Pengabdian.

DASAR HUKUM

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  4. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2002.

KENAIKAN PANGKAT REGULER

Kenaikan Pangkat Reguler diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu dan diberikan sepanjang tidak melampaui pangkat atasan langsungnya. Kenaikan pangkat reguler ini diberikan sekurang-kurangnya telah 4 tahun dalam pangkat terakhir dan pangkat tertingginya ditentukan oleh pendidikan tertinggi yang dimilikinya.

Kenaikan Pangkat Reguler juga diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang :
  1. Melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu, dan;
  2. Dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induk dan tidak menduduki jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan eselonnya atau jabatan fungsional tertentu.
.
Pemberhentian Jab Struktural.
Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi PNS adalah salah satu bentuk kesempatan untuk meng-upgrade pendidikan yang akan sekaligus sangat membantu dalam meniti karier.

Khusus tugas belajar S1 bisa digunakan oleh PNS untuk penyesuaian pangkat ke pangkat golongan III secara otomatis tanpa menunggu adanya ujian penyesuaian, dengan catatan ada formasi. Seorang PNS jika ingin melanjutkan pendidikan setingkat lebih tinggi dan seterusnya bisa memilih melalui tugas belajar atau ijin belajar.

DASAR HUKUM

  1. Perpres No. 12 tahun 1961 tentang pemberian tugas belajar;
  2. Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961 tanggal 16 Mei 1961 sebagai juknis pelaksanaan Perpres No. 12 tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar di Dalam dan di Luar Negeri;
  3. Permenpan & RB no.17 tahun 2013 pasal 30 butir d tentang pembebasan sementara bagi yang tugas belajar di atas 6 bulan, dan pasal 31 tentang pengangkatan kembali;
  4. Surat Edaran Menpan & RB no. 4 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar.

A. TUGAS BELAJAR

Menurut Perpres Nomor 12 Tahun 1961 tugas belajar diberikan dalam rangka menuntut ilmu, mendapatkan pendidikan atau latihan keahlian, baik di dalam maupun luar negeri dengan biaya negara atau biaya suatu pemerintah negara asing, suatu badan internasional, atau badan swasta asing.

Jadi tugas belajar itu gratis karena pembiayaannya tidak dibebankan pada PNS melainkan oleh Negara atau bantuan Pemerintah Asing ataupun Swasta Asing. Tentu saja untuk memperolehnya dilakukan seleksi yang cukup ketat terlebih dahulu.

Berikut ketentuan pemberian tugas belajar berdasarkan poin 3.1. Suarat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 4 tahun 2013 :

  1. PNS telah memiliki masa kerja minimal 1 (satu) tahun terhitung sejak yang bersangkutan diangkat menjadi PNS (Sejak TMT PNS);
  2. Tugas belajar bisa diberikan sejak seseorang diangkat sebagai PNS untuk bidang ilmu yang langka dan diperlukan oleh organisasi sesuai kriteria kebutuhan yang sudah ditetapkan;
  3. PNS yang akan tugas belajar harus mendapat surat tugas belajar dari pejabat yang berwenang. Ketentuan tentang siapa saja yang berwenang biasanya diatur pada peraturan menteri atau perka instansi masing-masing;
  4. Bidang ilmu yang nantinya akan ditempuh harus sesuai dengan pengetahuan dan keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organiasi dan sesuai dengan ABK dan perencanaan Sumber Daya Manusia pada masing-masing instansi;
  5. Persyaratan Usia Maksimal :
    • Program Diploma I, Diploma II, dan Diploma III, dan Program Strata I (S1) atau setara, usia maksimal paling tinggi adalah 25 Tahun
    • Program Pendidikan Strata II (S2/Megister) atau yang setara, usia maksimal 37 tahun
    • Program Pendidikan Strata III (S3/Doktoral) atau setar, usia paling tinggi adalah 40 tahun
  6. Khusus untuk wilayah atau daerah terpencil, tertinggal, dan terluar atau khusus untuk jabatan yang sangat diperlukan, usia maksimal sebagaimana disebutkan di atas dapat ditetapkan menjadi :
    • Program Pendidikan Diploma I, Diploma II, Diploma III, dan Strata I (S1), usia maksimal 37 tahun
    • Program Pendidikan Strata II (S2), usia maksimal 42 tahun
    • Program Strata III (S3), usia maksimal 47 tahun
  7. Tugas belajar dalam Negeri Program Studi yang akan diikuti wajib telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang, BAN-PT;
  8. PNS yang menduduki jabatan struktural yang mendapat tugas belajar harus dibebaskan dari jabatannya;
  9. PNS yang menduduki jabatan fungsional yang mendapatkan tugas belajar harus dibebaskan sementera dari jabatan fungsionalnya (ada di ketentuan pembebasan sementara dari jabatan fungsional);
  10. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) atau yang sekarang disebut SKP, dalam 1 (satu) tahun terakhir harus bernilai minimal baik;
  11. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat. Dibuktikan dengan surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
  12. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
  13. Ketentuan jangka waktu pelaksanaan pendidikan :
    • Tugas Belajar DI maksimal 1 tahun
    • Tugas Belajar DII maksimal 2 tahun
    • Tugas Belajar DIII maksimal 3 tahun
    • Tugas Belajar Strata I (S-1) atau Diploma IV maksimal 4 tahun
    • Tugas Belajar Strata II (S-2) atau stara maksimal 2 tahun
    • Tugas Belajar Strata III (S-3) atau setara, maksimal 4 Tahun
  14. Jangka waktu tugas belajar sebagaimana disebutkan di atas masih bisa dipertimbangkan untuk dapat diperpanjang paling lama untuk 1 tahun sesuai kebutuhan instansi dan telah mendapat persetujuan sponsordan/atau instansi;
  15. Apabila perpanjangan diambil tetapi seorang PNS belum juga dapat menyelesaikan pendidikannya maka dapat diberikan perpanjangan waktu 1 tahun lagi dengan status berubah dari tugas belajar menjadi menjadi izin belajar;
  16. Khusus untuk izin belajar dalam kasus di atas PNS tetap dapat meninggalkan tugasnya layakanya PNS yang sedang tugas belajar;
  17. Dalam memberikan tugas belajar, setiap instasi wajib memberikan kesempatan yang sama bagi semua PNS sesuai dengan bidang tugasnya;
  18. PNS ketika telah selesai menyelesaikan tugas belajarnya wajib bekerja kembali pada instansi tempat mereka bekerja semula dengan ada kewaiban kerja dengan durasi sebagai berikut :
    • Pemberian tugas belajar dalam negeri, harus menjalani wajib kerja dua kali masa tugas belajar (n) atau dirumuskan dengan perhitungan 2n.
      Contoh : seorang PNS lulusan Diploma III mendapat tugas belajar transfer Strata I dengan masa tugas belajar 2 tahun maka ia wajib bekerja kembali pada instasi semula minimal 2n = 2 x 2 = 4 tahun
    • Pemberian tugas belajar luar negeri kewajiban wajib kerja sama dengan pendidikan di dalam negeri yaitu 2n
    • Dengan pertimbangan kebutuhan organisasi dan pelayanan kepada masyarakat, perhitungan masa atau waktu kewajiban kerja pada suatu instansi dapat dikurangi atau ditambah sesuai dengan kebijakan dari pimpinam di masing-masing instansi
  19. PNS dapat melaksanan tugas belajar berkelanjutan secara terus menerus secara berturut-turut tanpa harus melaksanakan kewajiban kerja terlebih dahulu dengan persyaratan :
    • Mendapatkan ijin resmi dari pimpinan instansi
    • Memiliki Prestasi Pendidikan sangat memuaskan
    • Jenjang pendidikan harus bersifat linier
    • Dibutuhkan oleh organisasi
  20. Kewajiban kerja bagi PNS diakumulasikan setelah PNS selesai melaksanakan tugas belajar pada jenjang pendidikan terakhir;
  21. PNS tidak memiliki hak menuntut adanya penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.
Dari ketentuan sebagaimana disebutkan di atas, sebenarnya ketika seseorang sudah selesai melaksanakan tugas belajar tidak secara otomatis mendapat penyesuaian ijazah. Harus dicek ada tidak kebutuhan formasinya.

B. IJIN BELAJAR

Ijin belajar berbeda dengan tugas belajar. Pendidikan yang ditempuh dengan ijin belajar dibiayai dengan biaya sendiri oleh PNS dan tidak hilang kewajiban bekerja di kantor (tidak meninggalkan jabatannya).

Berikut ketentuan tentan ijin belajar sesuai dengan butir 3.2. Surat Edaran Menpan-RB Nomor 4 Tahun 2013 tanggal 21 Maret 2013 :

  1. PNS harus memiliki masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
  2. Mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang;
  3. Selama menempuh perkuliahan tidak meninggalkan tugas jabatan kecuali sifat pendidikan yang sedang diikuti yang mengharuskan PNS meninggalkan sebagian waktu kerja dengan catatan telah mendapat persetujuan atau izin pimpinan instansi;
  4. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
  5. Tidak pernah melanggar kode etik sebagai PNS tingkat sedang atau berat;
  6. PNS tidak sedang menjalanai pemberhentian sementara sebagai PNS;
  7. Pendidikan yang akan ditempuh harus dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit organisasi tempat PNS bekerja;
  8. Biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan;
  9. Program pendidikan yang ditempuh minimal berakreditasi B
  10. PNS tidak berhak untuk menuntuk penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali memang ada formasi

PERBEDAAN TUGAS BELAJAR DAN IJIN BELAJAR PNS

Berikut kami rangkumkan perbedaan tugas belajar dan ijin belajar :

TUGAS BELAJAR
IJIN BELAJAR
Bersifat penugasan sehingga memerlukan ijin dan surat tugas Tidak bersifat penugasan melainkan ijin, diperlukan ijin dari pimpinan
Biaya pendidikan bersumber dari negara, bantuan pemerintah asing, swasta asing, badan internasional sponsor, atau yang lain Biaya Pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh PNS
Dibebaskan dari jabatan (off dari kerjaan kantor) Tidak dibebaskand dari jabatan kantor (tidak off dari kerjaan kantor)
Waktu penyelesaian pendidikan diatur dan dapat diperpanjang Waktu penyelesaian pendidikan tidak diatur
Ada kewajiban bekerja kembali dengan durasi yang telah ditentukan Tidak ada kewajiban kerja kembali
Batas usia minimal diatur Batas usia minimal tidak diatur (kecuali diatur di Perguruan Tinggi)

PERSAMAAN TUGAS BELAJAR DAN IJIN BELAJAR

  1. Sama-sama harus mendapatkan ijin dari pimpinan atau pejabat yang berwenang;
  2. PNS yang telah selesai tugas belajar dan ijin belajar sama-sama tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali ada formasi
SYARAT PENGURUSAN IJIN BELAJAR / TUGAS BELAJAR

Syarat dan ketentuan pengurusan ijin belajar dan tugas belajar bagi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato :

  1. Surat Permohonan, Download contoh surat permohonan
  2. Surat Rekomendasi dari atasan, Download contoh surat rekomendasi
  3. Surat Keterangan lulus dari Perguruan Tinggi
  4. Foto Copy Ijazah terakhir
  5. Foro Copy SK Terakhir
  6. Foto Copy Jadwal Kuliah
  7. Foto Copy Akreditas Kampus
  8. Surat Pernyataan Bermaterai Rp.6.000, Download contoh surat pernyataan
  9. Tanda Bukti Lengkap data id-ASN (simpeg)

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

.




Lapor BKPPD
Konsultasi Online
Cek ID ASN
Perpustakaan Diklat
Kamus ASN
S.O.P
Vote Layanan
PNS Ultah



Hak cipta © BKPPD Kabupaten Pohuwato.
Semua Hak Dilindungi.
Dikelola oleh Bidang Sistem Informasi Kepegawaian