Hati-Hati! Waspadai Hoax Penerimaan CPNS 2018

Jawaban:
Berdasarkan hasil Rapat Koordinas Nasional Kepegawaian 2018 yang dilaksanakan pada hari rabu tanggal 11 Juli 2018 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD Tangerang yang diikuti oleh seluruh Kepala BKD/BKPP/BKPSDM se-indonesia, belum ada ketentuan jumlah kuota, ketentuan formasi, juknis dan juklatnya maupun waktu pelaksanaan rekrutmen CPNS tahun 2018.

Untuk itu, dihimbau untuk lebih cermat dan waspada serta tidak mudah percaya dengan berita-berita yang tidak jelas kebenarannya. Masyarakat bisa memantau melalui website resmi Kementerian PANRB yakni www.menpan.go.id dan website resmi Badan Kepegawaian Negara di www.bkn.go.id.

Selain bisa dipantau melalui website Menpan dan BKN seperti tersebut diatas, dapat dipantau pula melalui website resmi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pohuwaro di bkppd.pohuwatokab.go.id, di beberapa media sosial BKPP Kabupaten Pohuwato, Facebook : https://www.facebook.com/bkppdpohuwatokab, Instagram : @bkppdpohuwato dan Twitter : @bkppdpohuwato.

Kepada adik Mimi Monoarfa, harap bersabar dan tunggu saja pengumuman resminya dari pemerintah pusat. Terima kasih telah menghubungi kami.

---

Moderator Global
[email protected]
Moderator Website

Tanggal Proses: 06-08-2018

Jawaban:
Yth, Ibu Lhina Marzain

Pelaksanaan Prajabatan CPNS untuk formasi GGD Kemendikbud dan Eks PTT Kemenkes direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2018. Terkait dengan kegiatan ini kami akan melaksanakan pertemuan bersama CPNS formasi GGD dan eks PTT Kabupaten Pohuwato untuk membahas pelaksanaan Diklat Prajabatan bagi CPNS GGD dan PTT, yang insya Allah akan dilaksanakan pada Hari Jumat, Tanggal 27 Juli 2018.

Terima Kasih

---

Bonis Djaladjani, SE
197703012003121007
Kasubid Pendidikan dan Pelatihan Aparatur

Tanggal Proses: 20-07-2018

Jawaban:
Wa'alaikum salam wr.wb.

Yth, Bapak Hardy Soleman
PNS atas nama ISMAIL MASJHUR sekarang ini sudah tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pohuwato Nomor : 800/410/VIII/2016, Tanggal 31 Agustus 2016 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Terima Kasih

---

Nunung Indrawaty Paudi, SH
198208122009012002
Kasubid Pembinaan dan Pengawasan

Tanggal Proses: 21-03-2018

Jawaban:
Periode Kenaikan Pangkat berikutnya
atas nama, DIONG PUJIANTARA SITOMPUL, SE : 1 Oktober 2019
Sedangkan untuk Kenaikan Gaji Berkala berikutnya : 1 Januari 2019

Terima Kasih

---

Noval Hidiya, SE
197711082005011005
Kasubid Kepangkatan Aparatur

Tanggal Proses: 16-03-2018

Jawaban:
Waálaikumsalam wr wb
Untuk TMT CPNS 1 Agustus 2014 sudah bisa diusulkan Kenaikan Pangkatnya pada periode Oktober 2018 mendatang. Menunggu daftar nominatif resmi tentang Kenaikan Pangkat PNS periode Oktober yang akan BKPP terbitkan nanti di pertengahan tahun 2018.

Tentang persyaratannya, silahkan lihat di halaman layanan pada website ini.

Terima Kasih

---

Noval Hidiya, SE
197711082005011005
Kasubid Kepangkatan Aparatur

Tanggal Proses: 19-02-2018

Jawaban:
Wa'alaikumsalam ibu Titik Munawaroh

Iya bisa lanjut dalam artian relevan dengan pendidikan ibu sebelumnya. Silahkan meregistrasi kembali, mohon kiranya setelah merigistrasi dan dinyatakan lulus, segera minta surat keterangan lulus atau diterima kuliah sebagai dasar untuk penerbitan izin belajar, dan mohon mintakan kepada pihak kampus untuk segera mendaftarkan data ibu ke forlapdikti.

Dibaca kembali syarat dan ketentuan lainnya yang ada di layanan kami, Cek di LAYANAN PENERBITAN SK IJIN BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR PNS pada laman web, bisa diakses via smartphone ==> Klik Disini

---

Naning Yuliana, SE
198601162008012002
Kasubid Penelitian dan Pengembangan Aparatur

Tanggal Proses: 19-02-2018

Jawaban:
Menurut Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961, tugas belajar diberikan dalam rangka menuntut ilmu, mendapatkan pendidikan atau latihan keahlian, baik di dalam maupun luar negeri dengan biaya negara atau biaya suatu pemerintah negara asing, suatu badan internasional, atau badan swasta asing. Sedang Ijin belajar berbeda dengan tugas belajar. Pendidikan yang ditempuh dengan ijin belajar dibiayai dengan biaya sendiri oleh PNS dan tidak hilang kewajiban bekerja di kantor atau tidak boleh meninggalkan jabatannya.

Membaca pertanyaan ibu, apakah memungkinkan untuk melanjutkan studi S2 di luar daerah dan menelaah Perpres Nomor 12 Tahun 1961, kemungkinan besar tidak bisa dilaksanakan. Mengingat studi diluar daerah berarti Anda akan meninggalkan tugas pokok dan fungsi sebagai aparatur. Dan ini bisa saja bila pendidikan atau latihan keahlian yang akan ibu tempuh sangat dibutuhkan oleh daerah, dalam arti Pemerintah Daerah yang akan membiayai studi anda hingga selesai.

Jika ditempuh dengan ijin belajar atau tetap bekerja walau sedang menempuh studi dengan biaya sendiri ini bisa dilaksanakan jika ada Perguruan Tinggi di Kabupaten Pohuwato atau Provinsi Gorontalo yang menyelenggarakan pendidikan S2.

Semoga jawaban ini dimengerti dan mohon ibu melakukan konsultasi kembali ke Sub Bidang Pengembangan Aparatur BKPP Kabupaten Pohuwato. Terima Kasih

---

Naning Yuliana, SE
198601162008012002
Kasubid Penelitian dan Pengembangan Aparatur

Tanggal Proses: 19-02-2018