Surat Palsu Mengatasnamakan Kepala BKN Kembali Ditemukan

Diposting tanggal: 24-10-2018


Kasus penipuan Calon Pegawai Negeri Sipil seolah tidak pernah habis di Republik ini. Tingginya minat masyarakat untuk menjadi seorang pegawai negeri dijadikan senjata keuntungan bagi oknum yang tidak bertanggung jawab.

Hal ini berdasarkan fakta dengan ditemukannya kembali surat palsu yang mengatasnamakan Kepala BKN, seperti dilansir dari laman resmi BKN RI (24/10/2018).

Surat palsu tersebut bernomor: AV.26-30/V.68-6/99 perihal: Pengumuman Peserta K2 Berdasarkan Kebijakan Pengadaan PNS TA 2016-2017 tertanggal 16 november 2017. Surat tersebut ditujukan kepada Para Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Para Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

Masih melansir laman BKN, Kepala Bagian Hubungan Media dan Pengaduan Masyarakat BKN Yudhantoro Bayu Wiratmoko menyampaikan bahwa surat tersebut palsu karena tidak pernah dikeluarkan oleh BKN. Bayu menyampaikan bahwa pihaknya akan selalu mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah mempercayai informasi yang beredar di masyarakat. Bayu meminta masyarakat untuk senantiasa meneliti dan memperlajar kebenaran informasi.

“Informasi yang berasal BKN selalu disiarkan melalui pemberitaan secara resmi via laman www.bkn.go.id maupun melalui media sosial BKN yang juga sudah bertanda official,” jelas Bayu. Lebih spefisik Bayu mengingatkan bahwa untuk penanganan atau kebijakan honorer dalam proses pengangkatan CPNS pasti didahului pengumuman oleh Pemerintah.

Untuk itu, Bayu menegaskan jika masyarakat dijanjikan untuk diangkat menjadi CPNS tanpa seleksi resmi dari Pemerintah, dapat dipastikan hal itu tindakan penipuan. “Seleksi penerimaan sampai pengangkatan akan dilakukan secara resmi dan terbuka oleh Pemerintah,” tegas Bayu. (bkn)




Bagikan ke Teman:

Dibaca : 808 Kali


responsive image Responsive image Responsive image
  • ON FACEBOOK
  • ON TWITTER

  • ON INSTAGRAM
  • CHANNEL YOUTUBE
  • DAKDAJKAJ
  • KONTAK ADMIN
  • DADHAJDKAJD
  • KUNJUNGAN

  • Hak cipta © BKPPD Kabupaten Pohuwato.
    Semua Hak Dilindungi.
    Dikelola oleh Bidang Sistem Informasi Kepegawaian