Netralitas ASN Pohuwato Ditegaskan Dengan Pembacaan Deklarasi Dan Penandatanganan Pakta Integritas

24-08-2020 | 1059 Kali

POHUWATO – Tahun ini merupakan tahun penting agenda politik, pasalnya akan diselenggarakan pemilihan kepala daerah bupati dan wakil bupati, termasuk di Kabupaten Pohuwato. Terkait hal ini, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Pohuwato menegaskan bahwa akan bersikap netral dalam pelaksanaan Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) Kabupaten Pohuwato.

Penegasan itu langsung dilakukan pada kegiatan Deklarasi gerakan netralisasi ASN dan penandatanganan Pakta Integritas Netralisasi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato yang berlangsung Senin, (24/8/2020) di gedung panua kantor bupati.

Pada kegiatan tersebut, sejumlah pejabat dari Penjabat Sekda hingga Pimpinan perangkat daerah membacakan deklarasi Netralitas ASN dihadapan Wakil Bupati Amin Haras. Selanjutnya pembacaan pakta integritas ini diikuti secara virtual oleh seluruh ASN di Kecamatan se-Kabupaten Pohuwato.

Dalam sambutannya Wakil Bupati menegaskan bahwa secara individu, ASN adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak dalam kebebasan berserikat dan berkumpul sebagaimana tertuang dalam pasal 28 UUD 1945. Pasal 23 ayat 1 undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia juga menegaskan setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya.

Namun disisi lain, seorang ASN juga harus menyadari dan memahami kode etik dan kode perilaku ASN, sehingga keterlibatan ASN dalam pesta politik mutlak diperlukan untuk menghindari keberpihakan dan menjamin terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil.

Oleh karena itu Wabup menghimbau, deklarasi dan penandatanganan Pakta Integritas Netralitas ASN yang dilaksanakan saat ini menjadi bukti kesungguhan kita untuk menegakkan aturan dan menjaga netralisasi ASN pohuwato, yang tentunya dibarengi dengan strategi yang harus dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian dan pejabat yang berwenang. Mulai dari mengupayakan terciptanya iklim kondusif dan memberikan kesempatan kepada ASN untuk melaksanakan hak pilihnya secara bebas dengan tetap menjaga netralisasi. (rw)